Surabaya (rphsurabaya.co.id) - DPRD Kota Surabaya menyatakan keberlanjutan operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Unit Tambak Osowilangun (TOW) sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kota dan kebutuhan masa depan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron, dalam sebuah sesi dialog di JTV bersama Direktur Utama RPH Surabaya dengan Perwakilan Mitra Jagal dan Pedagang Sapi, pada Kamis (23/1). Buchori menegaskan bahwa Surabaya sebagai kota besar tidak bisa berhenti bergerak dan harus terus mencari inovasi agar mampu bersaing, tidak hanya dengan kota lain di Indonesia, tetapi juga di tingkat global.

“Intinya Kota Surabaya ini bagaimanapun harus selalu berkembang. Surabaya ini bukan hanya bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, tapi sekarang sudah bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Jadi Surabaya harus bergerak terus dan maju terus, bagaimana mencari inovasi dan kreativitas supaya Surabaya semakin baik ke depan,” ujar Buchori Imron.

Menurut Buchori, secara historis lokasi RPH Pegirian memang dahulu berada di pinggiran kota. Namun seiring pesatnya pertumbuhan Surabaya, kawasan tersebut kini telah menjadi bagian dari pusat kota dan bahkan berkembang menjadi kawasan wisata.

“Kalau zaman dulu, Pegirian itu masih pinggiran kota, bahkan masih rawa-rawa. Tapi sekarang Pegirian sudah tengah kota. Ini realitas perkembangan kota yang tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut wajar jika kemudian Pemerintah Kota mulai memikirkan penataan ulang fungsi kawasan, termasuk pemindahan aktivitas pemotongan hewan ke lokasi yang lebih representatif seperti RPH Unit TOW.

Buchori juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, RPH selama ini sering disebut sebagai penggerak ekonomi, namun kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum sebanding dengan nilai aset dan lahan yang dimiliki.

“Yang sering kita dengung-dengungkan, RPH itu pembangkit ekonomi. Tapi setorannya ke Pemkot berapa? Tidak sampai miliaran, cuma puluhan juta. Padahal lahannya besar, modalnya besar,” tegasnya.

Ia menilai, jika aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk kawasan wisata religi terpadu, diharapkan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga manfaatnya akan kembali lebih besar kepada masyarakat Surabaya.

Terkait adanya penolakan dari sejumlah mitra jagal, DPRD meminta agar proses penataan RPH dilakukan dengan pendekatan dialog, bukan pemaksaan. “Garis bawahnya adalah bagaimana ada kompromi-kompromi. Harus ada dialog antara RPH dengan teman-teman pedagang atau mitra jagal yang ada di sana. Yang penting jangan pokoknya, jangan langsung menolak mentah-mentah,” kata Buchori.

Ia menegaskan bahwa rencana penataan maupun pemindahan RPH tidak dilakukan secara tiba-tiba. “Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung pindah. Pemerintah Kota juga mempertimbangkan biaya yang besar dan sudah melalui pengkajian,” imbuhnya.

Buchori menutup dengan menekankan bahwa persoalan RPH bukan hanya soal lokasi, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Surabaya kota yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. “Surabaya ini harus kita pikirkan bersama. Bagaimana Surabaya menjadi kota yang betul-betul bersaing, bukan hanya di Indonesia, tapi juga dengan kota-kota lain,” pungkasnya.(ant)